ACEH TENGGARA — Belum cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi sebagian guru hingga 23 September 2026 mulai menimbulkan pertanyaan di tengah para pendidik. Tunjangan yang menjadi bagian dari hak kesejahteraan guru tersebut masih dinantikan oleh sebagian guru tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Aceh Tenggara.

Kondisi ini menjadi sorotan karena keterlambatan pembayaran tidak hanya menyangkut persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hak para guru yang telah menjalankan tugas pendidikan setiap hari.

Sejumlah guru mempertanyakan sejauh mana langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara dalam memastikan seluruh proses administrasi TPG berjalan sesuai ketentuan. Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengenai kapan dana masuk ke rekening, tetapi juga apa penyebab keterlambatan dan sejauh mana upaya penyelesaian telah dilakukan.

Apakah keterlambatan terjadi karena data guru belum valid, SKTP belum terbit, persoalan Dapodik, rekening, atau masih berada pada tahapan administrasi pembayaran?

Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar para guru tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Dalam mekanisme penyaluran TPG, validasi data menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses penerbitan SKTP dan pembayaran dilakukan. Apabila terdapat data yang belum sesuai atau belum valid, proses penerbitan SKTP dapat mengalami kendala.

Namun, belum cairnya TPG tidak otomatis berarti terjadi kelalaian Dinas Pendidikan. Kendala dapat terjadi pada sejumlah tahapan, mulai dari validasi data, sinkronisasi Dapodik, penerbitan SKTP, hingga proses administrasi pembayaran dan penyaluran melalui bank.

Karena itu, diperlukan penjelasan yang jelas dari Dinas Pendidikan Aceh Tenggara mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.

Berapa jumlah guru TK, SD, dan SMP yang TPG-nya belum cair? Berapa guru yang SKTP-nya belum terbit? Berapa yang masih mengalami kendala validasi data? Dan berapa guru yang SKTP-nya telah terbit tetapi pembayarannya masih tertunda?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena TPG bukan sekadar angka dalam administrasi pemerintahan. Bagi guru, tunjangan tersebut berkaitan dengan kesejahteraan dan penghargaan atas profesionalitas mereka sebagai tenaga pendidik.

Apabila kendalanya berada pada administrasi, maka persoalan tersebut perlu segera diselesaikan. Jika terdapat data yang belum valid, guru perlu mendapatkan informasi mengenai data apa yang harus diperbaiki. Begitu pula apabila SKTP telah terbit tetapi dana belum masuk, perlu ada kejelasan mengenai posisi proses pembayaran.

Publik juga berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada saling menunggu antarinstansi. Dinas Pendidikan sebagai salah satu pihak yang berkaitan dengan proses administrasi di daerah diharapkan aktif memberikan pendampingan dan informasi kepada guru yang mengalami kendala.

Transparansi diperlukan agar para guru tidak hanya mendapatkan jawaban untuk menunggu, tetapi memperoleh kepastian mengenai status hak mereka dan langkah penyelesaian yang sedang dilakukan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status pencairan TPG hingga 23 September 2026, termasuk jumlah guru yang belum menerima, penyebab keterlambatan, serta langkah konkret yang telah dilakukan untuk mempercepat penyelesaian.

Pada akhirnya, pertanyaan publik bukan semata-mata siapa yang harus disalahkan, melainkan apakah seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan dan apakah setiap pihak yang memiliki kewenangan telah mengambil langkah yang diperlukan agar hak para guru dapat segera diterima.

Sebab, ketika guru telah menjalankan kewajibannya mendidik dan mengajar, kepastian mengenai hak mereka juga patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.[Red].