TAKALAR, 19 Mei 2026 // lmnnews – Lembaga Elhan RI kembali menyoroti pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Takalar, khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran belanja media dan publikasi untuk Tahun Anggaran 2025. Melalui surat permohonan kedua yang dikirimkan ke Bupati Takalar c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lembaga ini mendesak adanya kejelasan dan data resmi menyusul maraknya informasi yang beredar di masyarakat maupun media massa.

Surat permohonan dengan nomor: 23-IV/DPP/ELHAN/2026 ini ditandatangani langsung oleh Kepala Divisi Investigasi Lembaga Elhan RI, Hasbuddin Toro. Dalam suratnya, lembaga ini menegaskan bahwa langkah ini diambil guna menuntaskan ketidakjelasan informasi yang masih menjadi perbincangan publik, sekaligus menegakkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 3 dan Pasal 7 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh informasi dari badan publik, Lembaga Elhan RI meminta penjelasan rinci atas tujuh poin utama. Hal ini mencakup besaran total anggaran yang dialokasikan, jumlah keseluruhan media yang bermitra, rincian media lokal maupun media luar daerah/nasional, hingga nilai kontrak yang diterima oleh masing-masing mitra media tersebut.

Selain itu, lembaga ini juga meminta penjelasan mendalam mengenai mekanisme kerja sama mulai dari tahap seleksi, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pembayaran yang diterapkan. Tak ketinggalan, pihaknya meminta daftar lengkap nama-nama media yang tercatat bermitra pada tahun 2025 serta rencana daftar mitra untuk tahun 2026.

“Permohonan kedua ini kami sampaikan demi terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kebenaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pihak terkait dapat segera merespons dan memberikan data yang diminta agar tidak muncul spekulasi yang tidak berdasar di masyarakat,” tegas Hasbuddin Toro.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar terkait surat permohonan kedua ini. Publik pun kini menanti respons dari pemerintah daerah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Lembaga Elhan RI demi kepentingan bersama dan keterbukaan pemerintahan.

Red…