Takalar – lmnnews.id // Pasangan Calon bupati Pada Pilkada Takalar 2024-2029 Firdaus Manye-Hengki resmi diajukan ke Bawaslu Takalar untuk didiskualifikasi dari ajang pemilihan Bupati-Wakil Bupati Takalar tahun 2024. Permohonan diskualifikasi tersebut diajukan oleh Tim Hukum SK-Nojeng pada hari Rabu, 20 November 2024.
Surat permohonan tersebut telah diantar langsung dan diterima oleh Bawaslu Takalar dan Bawaslu Prov SulSel.

Permohonan diskualifikasi didasari oleh dugaan keterlibatan aparat ASN, Kepala Desa dan aparat lainnya untuk mendukung secara terbuka secara massif paslon D’Manye-HHY. Diketahui bahwa puluhan laporan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Takalar tentang dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala desa dan aparatnya serta aparat lainnya yang seharusnya netral dalam pilkada berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
“Kami telah melaporkan camat, kepala desa dan aparat sipil negara lainnya kepada Bawaslu Takalar atas dugaan keberpihakan kepada paslon DM-HHY, dan kami agak kecewa karena ternyata Bawaslu Takalar tidak menggunakan Undang-Undang Pilkada”ungkap Rusli, salah satu pelapor.

Massifnya keberpihakan dalam bentuk dukungan terbuka pejabat ASN, Kades dan aparatnya serta aparat lainnya di Takalar kepada salah satu paslon yaitu Paslon Nomor urut 01 DM-HHY diduga atas perintah atasan sehingga bisa dikategorikan massif, sistematis dan terstruktur dalam pengerahan
“Perilaku mereka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 73 yang menyatakan bahwa
Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” ungkap Syarifuddin Gassing selaku salah satu lembaga kontrol dan pengaduan sesaat setelah penyerahan surat permohonan diskualifikasi Paslon D’Manye-HHY kepada Bawaslu Takalar oleh tim hukum. (20/11)

#Iswan Nappa